Nurdin Halid: Andi Mallarangeng Seperti Hitler

Ihsan Magazine - Ketua Umum PSSI Nurdin Halid tidak akan mempedulikan pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng yang tidak lagi mengakui PSS di bawah kepemimpinan Nurdin dan menghentikan bantuan dana dan fasilitas untuk PSSI. Bagi Nurdin, Menpora tidak melakukan kewenangan untuk melakukan pembekuan PSSI tersebut. Pernyataan Andi pun dinilai banci.

"Kalau saya lihat dan mendengar alasan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng, saya mengatakan membekukan tidak juga, saya katakan tidak mengakui Nurdin Halid. Ini kan pernyataan banci, karena pernyataannya tidak jelas dan menurut saya juga tidak tegas," kata Nurdin dalam perbincangan dengan detikcom.

Menurut Nurdin, yang bisa membekukan PSSI hanya Menkum HAM. Bila Menkum HAM yang membuat keputusan membekukan PSSI, Nurdin akan mematuhinya. Tapi bila hanya Menpora, Nurdin akan menolaknya karena alasannya dinilai tidak mendasar. Andi, bagi Nurdin, telah bersikap sewenang-wenang.

"Selama puluhan tahun diciptakan seolah-olah PSSI hidupnya dari Menpora. Dia (Andi Malarangeng) seperti Hitler, dia seenaknya berbuat dan memerintahkan. Kepolisian jangan melayani," ketus pria asal Bone tersebut.

Berikut petikan Wawancara M Rizal dari detikcom dengan Nurdin Halid di Royal Safari Garden, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/3/2011):

Bagaimana soal pembekuan dana Persatuan Sepabola Seluruh Indonesia (PSSI) dan sikap pemerintah yang tidak lagi mengakui kepemimpinan anda?

Kalau saya lihat dan mendengar alasan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng, saya mengatakan membekukan tidak juga, saya katakan tidak mengakui Nurdin Halid. Ini kan pernyataan banci, karena pernyataannya tidak jelas dan menurut saya juga tidak tegas.

Alasannya begini, menurut dia, karena PSSI mengumumkan kongres dibatalkan itu tidak tepat. Ini pertanda menteri ini tidak paham betul tentang situasi yang terjadi dan hanya menerima laporan sepihak. Bagaimana mungkin kita mau datang dan mengumumkan di sana dalam situasi yang tidak memungkinkan kita masuk. Massa dikuasai oleh orang-orang yang diduga dari unsur tertentu, berambut cepak dan mendobrak pintu dengan teriak-teriak dan emosi yang tinggi, bagaiman mungkin?

Apakah misalnya dulu, waktu Bung Karno tidak berada di Jakarta mengumumkan negara dalam keadaan darurat dan memindahkan ibukota ke Yogyakarta, apakah itu salah? Ada situasi darurat yang tidak memungingkinkan kita berbuat secara normal. Dan ini diciptakan, dan ini telah diskenariokan jauh-jauh hari sebelumnya dan kami paham ini.

Jauh-jauh hari kami sudah mendapatkan kabar dari daerah bahwa ini akan deadlock, banyak sekali bukti-bukti saya kuat bahwa ini diskenariokan untuk dibuat deadlock. Saat saya ada di luar negeri, ini disampaikan oleh teman-teman saya dari daerah maupun PSSI bahwa ada skenario seperti ini dan harus diwaspadai bahwa ini akan dibikin seperti ini. Itu alasan pertama dia (Menpora).

Alasan kedua yang dia katakan bahwa Peraturan Organisasi (PO) dilanggar dan banyak PO yang tidak disetujui oleh Federation International Football Associated (FIFA). Itu juga sama sekali fitnah, dia nggak paham betul, tidak ada PO yang kita langgar.

Tanggal 25 Maret 2011 siang, kita menerima lagi surat dari FIFA atas jawaban surat dari kita. FIFA mengatakan bahwa masih ada yang perlu disempurnakan, yaitu yang paling prinsip itu misalnya, kita mengatakan Komite Pemilihan itu terdiri dari 7 orang. Nah, FIFA meminta Komite Pemilihan yang 7 orang itu ditambahkan lagi sebagai calon pengganti, itu sudah dikoreksi.

Kemudian yang lain-lain misalnya kita menentukan pemilihan kita atur, Komite Pemilihan akan menyampaikan kepada anggota selama 20 hari itu dijelaskan oleh FIFA kembali kepada Statuta PSSI. Setelah kita lihat baca Statuta PSSI mengatakan bahwa pemanggilan disebutkan paling lama satu bulan, berarti tidak bisa kongres.

Jadi apa petunjuk FIFA itu? Jadi sama sekali bukan mempersoalkan daripada atau hal-hal yang dianggap suara dari daerah. Tapi justru membenarkan bahwa jangan anda melakukan itu melanggar statuta. Padahal sebelumnya disebutkan tanggal 30 April, dia mengatakan kembali ke statuta bahwa statuta harus sesuai depalan minggu, empat minggu, nah tetapi anda silakan lakukan Komite Pemilihan sambil menambahkan. Ini yang dibicarakan dengan utusan dari FIFA, itu perkembangan terakhir tanggal 25 Maret sore.

Kemudian saya dilapori bahwa Sekjen PSSI (Nugraha Besoes) telah berdiskusi dengan utusan FIFA ada perubahan-perubahan sedikit tentang PO. Tetapi itu tidak berpengaruh terhadap untuk Komite Pemilihan, karena yang mengatur Komite Pemilihan hanya satu, yaitu menambah 7 dengan 3 atau 7 yang dipilih Komite Pemilihan dan 3 sebagai pengganti, itu yang prinsip, yang lainnya setelah Komite Pemilihan terbentuk.

Yang kedua, tadinya supaya PO itu disatukan, dari dua PO yang kita buat, yaitu PO tentang Tatacara Pemilihan Komite Pemilihan dan PO tentang Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua, ini minta disatukan, tapi setelah kongres komite pemilihan disempurnakan.

Katanya ada peserta yang tidak diundang saya, itu fitnah juga. Untuk me-list undangan itu ada aturannya. Misalnya Klub ISL, itu jelas ada 15, lalu siapa ketua umum dan sekretaris pengurus PSSI daerah. Itu yang diundang, datanya bukan dari Nurdin Halid atau Sekjen. Tapi dari BLI (Badan Liga Indonesia).

Ketiga, kita dikatakan tidak kompeten dan profesional. Dia tidak mengerti dan tidak paham struktur PSSI, statuta PSSI. Di PSSI itu tidak dikenal namanya ketua umum sebagai pemimpin tunggal, kebijakan di PSSI itu diambil melalui Komite Eksekutif, jadi kolektif. Nah, saya sebagai Ketua Umum adalah anggota Komite Eksekutif. Bisa saja ketua umum yang memimpin rapat-rapat kalau kita mengikuti itu.

Dari sisi undang-undang negara tentang sistem kenegaraan dan organisasi tidak satu pasal pun yang memberikan kewenangan kepada dia untuk membekukan organisasi ini. Kalau itu dilakukan itu bahaya, itu diktator dan otoriter itu. Ini yang justru kita tentang sejak zaman Orde Baru, termasuk tidak ada dalam konstitusi PSSI. Jadi tidak ada hak Andi Alfian Mallarangeng mempunyai kekuasaan tidak mengakui saya, Sekjen PSSI dan membekukan PSSI.

Keempat, Menpora tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan menghentikan sementara APBN, dari mana dia punya APBN. Saya ingin nyatakan bahwa tidak pernah dari Menpora memberikan bantuan keorganisasi PSSI. Dana itu kita cari sendiri dari sponsor dan lainnya. Yang diberikan APBN itu Tim Nasional. Tim Nasional kita sudah berjalan lima bulan, tak sepeserpun bantuan pemerintah dari APBN belum ada yang turun.

Kalau ini distop, silakan saja, kita tidak tergantung di situ. Jadi bukan ke PSSI, hanya memang ada bantuan dari KONI saja Rp 120 jutaan setiap bulan selama ini, selama puluhan tahun diciptakan seolah-olah PSSI hidupnya dari Menpora. Dia seperti Hitler, dia seenaknya berbuat dan memerintahkan. Kepolisian jangan melayani.

Yang bisa mencabut PSSI sebagai badan hukum hanya Menkum HAM. Kalau Menkum HAM mencabut izin PSSI, baru kami akan katakan kami hormati pemerintah dan izin kami dicabut. Selama PSSI badan hukum, Menpora bukan atasannya PSSI. Jadi alasan-alasannya tidak mendasar, maka kami tidak peduli.

Lalu langkah apa yang akan anda lakukan untuk mempertahankan PSSI?

Oleh karena itu, kami memutuskan kami tidak peduli dengan konferensi pers itu. Kalau dia mengatakan keluarkan keputusan, mana suratnya? Ini keputusan banci, jadi kesewenang-wenangannya. Kalau sudah ada surat keputusannya, baru kita perduli dengan cara melakukan gugatan secara hukum. Kita sudah menunjuk pengacara untuk itu. Sekarang, mana surat itu?

Saya mendengar kabar yang sangat akurat, sebelum adanya Menpora melakukan konferensi pers untuk membekukan PSSI. Pada hari Senin (28/3/2011) jam 10.00 WIB pagi, Mensesneg Sudi Silalahi menelepon Direktur Utama Gelora Bung Karno, meminta untuk menyegel kantor PSSI. Loh bagaimana ini? Ini gila. Baru sore harinya sebelum konferensi pers, Menpora juga menelepon Dirut Gelora Bung Karno meminta hal yang sama.Kemudian Dirut Gelora Bung Karno meminta tolong dikasihkan suratnya, tapi keduanya tidak memberikan surat, ini apa-apaan? Rakyat dan ormas-ormas harus tahu ini dengan situasi ini.

Jadi saya mempertahankan organisasi PSSI bukan ingin tetap menjadi Ketua Umum PSSI. Tapi saya mempertahankan ini agar tidak boleh organisasi diobok-obok seperti ini. Maka sikap kita pertama, tidak akan peduli itu karena tidak berdasarkan hukum. Kalau mereka memberikan surat keputusan, baru kami akan menggugat oleh pengacara. Dengan demikian kami tetap berjalan, dan kami sudah mengirimkan surat ke FIFA bahwa kami tetap eksis dan tetap ada.

Kami juga telah mengatur langkah-langkah ke depan, yaitu kami akan menyelenggarakan Kongres untuk Komite Pemilihan itu paling lambat empat bulan ke depan, sedangkan Kongres untuk pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum itu dua bulan setelah Komite Pemilihan terbentuk. Kemudian kami akan melakukan konsolidasi organisasi, makanya kami akan membuat surat kepada seluruh Pengprov PSSI dan Pengcab PSSI untuk tetap di garis organisasi.